Transparansi pengelolaan keuangan daerah di sektor olahraga kembali menjadi sorotan tajam di Provinsi Banten pada tahun 2026. Munculnya gelombang kritik dari berbagai kalangan, mulai dari pengamat kebijakan publik hingga para praktisi olahraga, memicu sebuah Debat Anggaran KONI Banten yang cukup alot di tingkat legislatif. Inti dari permasalahan ini adalah mengenai arah kebijakan alokasi dana yang dinilai oleh sebagian pihak masih cenderung bersifat fisik dan kontraktual, dibandingkan dengan investasi langsung pada pengembangan sumber daya manusia yang sebenarnya merupakan ujung tombak prestasi daerah.
Dalam rapat dengar pendapat yang berlangsung baru-baru ini, pihak KONI Banten memaparkan rencana strategis mereka untuk meningkatkan peringkat provinsi di ajang nasional. Namun, usulan anggaran yang diajukan justru didominasi oleh proyek-proyek perbaikan infrastruktur yang nilainya sangat fantastis. Hal inilah yang memicu pertanyaan mendasar: apakah kesuksesan seorang atlet ditentukan oleh kemegahan tempat mereka berlatih, atau oleh intensitas program kepelatihan dan jaminan kesejahteraan mereka? Pertentangan antara Prioritas Atlet dengan pembangunan fisik menjadi isu sentral yang harus segera dicarikan titik tengahnya agar tidak merugikan masa depan olahraga Banten.
Argumen yang diajukan oleh kelompok pro-pembangunan fisik adalah bahwa fasilitas yang ada saat ini sudah banyak yang usang dan tidak memenuhi standar keamanan. Mereka berpendapat bahwa Renovasi GOR (Gelanggang Olahraga) di beberapa kabupaten/kota adalah hal mendesak untuk menunjang kenyamanan berlatih dan bisa menjadi sumber PAD di masa depan melalui penyewaan fasilitas. Namun, kritik pedas datang dari para pelatih yang merasa bahwa dana miliaran rupiah tersebut akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk mendatangkan pelatih internasional, membiayai try out ke luar negeri, atau menyediakan peralatan latihan yang lebih modern yang selama ini harus dibeli secara mandiri oleh para atlet.
Masalah ini menjadi semakin sensitif ketika melihat fakta di lapangan bahwa masih ada atlet berprestasi asal Banten yang kesulitan mendapatkan tunjangan bulanan yang layak atau perlindungan asuransi kesehatan yang memadai. Ketimpangan ini menciptakan keresahan bahwa anggaran olahraga hanya menjadi “bancakan” proyek konstruksi tanpa memberikan dampak langsung pada kualitas performa di arena pertandingan. Di tahun 2026, masyarakat Banten menuntut akuntabilitas yang lebih tinggi. Mereka ingin melihat setiap rupiah yang keluar dari kas daerah benar-benar berkontribusi pada raihan medali, bukan sekadar mempercantik fasad bangunan yang seringkali setelah direnovasi justru jarang digunakan untuk kegiatan produktif.